kewenangan pengadilan niaga. Pengadilan Niaga, dibentuk dan didirikan berdasarkan Kep utusan Presiden RI . kewenangan pengadilan niaga

Pertanyaan. Revisi Hasil Pleno Kamar Tahun 2019 angka 2 huruf b angka 3) huruf c) menjadi sebagai berikut: Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara-perkara. " Baca juga: Sistem Hukum dan Peradilan Indonesia. IBIST CONSULT (Dalam Pailit) maupun pribadi/bukandebitor pailit sehingga bukan kewenangan Pengadilan Niaga untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukanoleh Tergugat secara pribadi. merupakan kewenangan pengadilan niaga yang dibentuk dalam lingkungan pengadilan negeri. 2. Kewenangan Pengadilan Umum Di Indonesia Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)22. Dr. Yakni menentukan pengadilan jenis apa yang berwenang mengadili perkara tersebut. Pengadilan . Jumat, 9 September 2022 10:29 WIB. Pengadilan Niaga, dibentuk dan didirikan berdasarkan Kep utusan Presiden RI . A. Sebab, berdasarkan penelitian, kewenangan pengadilan harPenanganannya mengikuti prosedur yang telah diatur dalam masing-masing lingkup peradilan. Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium. 1 Kategori Para pihak yang bersengketa di Pengadilan Niaga. Berkedudukan di Ibukota Kabupaten atau Kota, Pengadilan Negeri berwewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi pencari keadilan pada. Oleh. Sikap yang baik, para hakim pengadilan harus berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela. Dalam mengatasi persoalan krisis moneter tersebut, pengadilan negeri terasa kurang cukup efektifMerek adalah bagian dari Hak kekayaan Intelektual yang dilindungi dan diatur di dalam Undang-undang No. Kewenangan Pengadilan Niaga Sebelum diubahnya UU No. Adapun kewenangan pengadilan tingkat kedua (Pengadilan Tinggi) adalah mengadili putusan di Pengadilan Negeri, jika ada pengajuan banding. NIAGA. Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui kewenangan luar biasa (extra ordinary power) yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga melalui Pasal 300. Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui kewenangan luar biasa (extra ordinary power) yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga melalui Pasal 300 ayat (1) Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan. Syarifuddin pada 2 Februari 2021 ini yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt. Setahun kemudian, pengadilan niaga dibentuk dibentuk dengan UU Nomor 4 Tahun 1998. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 dengan tegas menyatakan bahwa Upaya hukum yang dapat. Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus”. Mitra Safir Sejahtera tadi malamatau 1 (satu). Pada dasarnya prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase, menggunakan hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) dan Undang-Undang No. 2021. Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang . com. Pasal 55 ayat (1) UU Perbankan Syariah. Rencana perluasan kewenangan Pengadilan Niaga tak cukup hanya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di. Oleh karenanya atas dasar itu diperlukan hakim yang ahli yang disebut juga hakim ad hoc. Salah satu kewenangan pengadilan niaga yaitu dalam memutuskan permohonan pernyataan pailit mengakibatkan timbulnya suatu akibat hukum yang secara teoritis diatur. Dalam perkara pertanahan ada 2 kewenangan berlainan yang harus diperhatikan. Kepastian hukum nampak lebih dikedepankan dibandingkan keadilan dan kemanfaatan. Kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara kepailitan termasuk kepailitan yang timbul berdasarkan akad-akad ekonomi syariah. Pada dasarnya proses beracara di PHI sama dengan proses acara perdata pada lingkup pengadilan umum, hanya saja ada beberapa hal yang menjadi perbedaan dan ditentukan secara khusus dalam UU No. merupakan kewenangan pengadilan niaga yang dibentuk dalam lingkungan pengadilan negeri. 0. Makna perluasan kompetensi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kompetensi absolut, yang menyangkut perkara yang menjadi kewenangan pengadilan niaga dan kompetensi relatif, yakni menyangkut teritorial pengadilan niaga sesuai Keputusan Presiden (Keppres) No. pada . Namun, setelah UU Cipta Kerja diundangkan maka pelaku usaha dapat mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan KPPU (Pasal 118 angka 1 UU Cipta Kerja). Jumat, 9 September 2022 10:29 WIB. Penulis. Peraturan Lembaga penjamin Simpanan No. bahwa pengadilan niaga merupakan Pengadi lan Khusus yang berada di lingkungan peradilan umum sesuai dengan amanat undang-undang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang, yang menyelenggarakan peradilan secara tert ib dan disiplin demi tegaknyaBerikut ini 4 (empat) hal yang khas dari pengadilan niaga yang perlu diketahui publik: Pertama, kompetensi absolut. Untuk itu,. Proses peradilan dan peneyelesaian sengketa bisnis di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, memiliki kaitan erat dengan kewenangan dan kompetensi Pengadilan Niaga. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2. Hal ini ditunjukkan dengan adanya dua bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga yaitu sebagai berikut: a. Oleh karena itu, eksistensi Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa bisnis mesti mampu mewujudkan keadilan, tujuan. Miko Kamal & Associates. com Abstrak Penelitian ini bersumber pada Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor: 03/Pdt. Kewenangan Pengadilan Agama Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Sebelum adanya Undang-Undang Kepailitan, kewenangan kompetensi absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan kepailitan ada pada peradilan umum. Penulisan tesis ini didasarkan oleh ide, gagasan maupun pemikiran penulis secara pribadi dari awal hingga akhir berdasarkan penelusuran di Perpustakaan, penelitian mengenai Kewenangan Pengadilan Niaga dalam memutus perkara Kepailitan dengan adanya Klausula Arbitrase dalam Perjanjian para Pihak yang Bersengketa ini belum. KEWENANGAN PN. Informasi lebih lanjut, bisa menghubungi via pesan instan WhatsApp ke +628562160034. Tidak seperti sebelumnya yang menjadi kewenangan semua Pengadilan Negeri tanpa kecuali. 9. Sedangkan BANI melalui Putusan Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 juga menyatakan berwenang untuk mengadili perkara dengan alasan bahwa di dalam investment agreement,KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA MEMERIKSA PERKARA KEPAILITAN YANG MEMUAT KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pailit/2012/PN. Hukum Acara Pengadilan Niaga Miko Kamal SH Bung Ha (a, LL. Pengertian Kepailitan menurut Undang-Undang No. Namun demikian jika diperhatikan Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan dan PKPU, yang menentukan “pengadilan adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum. 305) menjelaskan bahwa setelah putusan pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga, maka ditetapkan kurator dan hakim pengawas. Menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya jika perusahaan memenuhi persyaratan dinyatakan pailit sesuai undang-undang mengenai kepailitan, kreditur berdasarkan penilaiannya dapat menyampaikan permohonan kepada OJK agar OJK mengajukan permohonan. id Universitas Islam Kadiri. Sidang pertama penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT. Sikap yang baik, para hakim pengadilan harus berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela. undangan HKI menjadi kewenangan pengadilan niaga, karena pengadilan niaga merupakan lembaga yang memiliki peranan untuk menjamin selesainya perkara secara cepat dan efektif. Kata Kunci: Kepastian Hukum; Upaya. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)). Eksepsi tentang kewenangan absolut, Pengadilan Niaga Semarang tidak berwenang; 2. June 2008; Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 20(2)Pengadilan niaga juga dapat menyelesaikan sengketa lain yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sengketa Kewenangan Mengadili; Perdata; Pajak; TUN; Pidana Umum; Putus. Makna perluasan kompetensi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kompetensi absolut, yang menyangkut perkara yang menjadi kewenangan. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. mengatur kewenangan (yurisdiksi) relatif Pengadilan Niaga,. 021-4244404 Email: info@pn-jakartapusat. I. Sedangkan Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibukota Provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah Provinsi tersebut. Untuk menertibkan berbagai kewenangan di pengadilan, penting untuk menetapkan batas-batas kewenangan kehakiman dalam menjalankan kekuasaan. Tapi, Pengadilan Niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual (HKI) dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang. Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No. Dikaji dari proses pembentukannya Pengadilan Niaga diperuntukkan sebagai model atau contoh bagi pengadilan lainnya di Indonesia. Prosedur penyelesaian sengketa merek dagang yang pertama adalah melakukan pendaftaran yang dilakukan oleh pemilik merek atau penerima lisensi. Wawasan Hukum. Pengadilan Niaga sebagai salah satu kamar khusus dalam peradilan umum. Perdata Khusus. Selain perkara pailit dan PKPU, ada pula perkara derivatif kepailitan yang juga menjadi kewenangan pengadilan niaga. berarti bahwa setiap ada kata pengadilan dalam UU Kepailitan danpengembangan dan perluasan kewenangan Pengadilan Niaga dan telah ditetapkan oleh undang-undang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutusnya. perkara . 4. kewenangan sebagai pemohon pernyataan pailit bagi bank. Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tata cara penerimaan keberatan terhadap putusan. Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis (Agus Iskandar) 71 dan mediasi, sebab di dalam ketentuan umum tidak ditemukan pengertian mengenai konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. id Wewenang Pengadilan Niaga dalam kaitannya dengan tugas pokoknya terbagi atau dua bentuk: Kewenangan absolut Pengadilan Niaga berwenang memeriksa setiap permohonan pernyataan pailit dan PKPU serta berwenang untuk memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan undang–undang. A. Peradilan Umum menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata secara umum, kecuali perkara perdata tertentu yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama”. Berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) , pengadilan niaga merupakan salah satu bentuk pengadilan khusus [7] yang berada di lingkungan peradilan umum. Oleh sebab itu, ada baiknya jika kamu menambah wawasan tentang jenis pengadilan di negara kita ini. 0. Eksistensi Pengadilan Niaga difungsi kan tentang Perbankan Syariah, beralih menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang mengadili perkara kepailitan dan PKPU, maka setiap penyelesaian sengketa niaga seperti pembuktian dan verifikasi. Pengadilan Niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual (HKI) dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin SimpananKewenangan Pengadilan Niaga di Indonesia. Namun, pola yang demikian dalam operasionalnya telah menimbulkan persoalan ketidakadilan (Zulaeha, 2015: 178-179). Hr. 44 Tahun 2021 ini disebutkan p elaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada. Para hakim Pengadilan Niaga haruslah telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khususnya sebagai hakim pada. H. Namun beberapa kalangan menilai keberadaan Hakim Ad hoc sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan, bukan bedasarkan intervensi dari satu pihak. Jadi, berdasarkan peraturan perundang-undangan, hingga saat ini Pengadilan Niaga berwenang menangani perkara-perkara sebagai berikut: a. 2019. Tidak seperti sebelumnya yang menjadi kewenangan semua Pengadilan Negeri tanpa kecuali. Kewenangan Pengadilan Niaga sengketa utang-piutang adalah Undang-adalah untuk menerima, memeriksa dan Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang mengadili perkara-perkara permohonan mengatur tentang kepailitan dan juga pernyataan pailit, penundaan kewajiban penundaan kewajiban pembayaran utang. Dari perspektif limitasi kekuasaan kehakiman, hal tersebut merupakan energi yang harus dimaksimalkan untuk mencapai tujuan yang dibebankan oleh undang-undang kepadanya. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pst)". bab ii : kewenangan pengadilan niaga dalam memeriksa B. 4 Rahayu Hartini, Ibid. Halaman Selanjutnya. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. KewenanganI. Selanjutnya dalam pembentukan Pengadilan Niaga, pemerintah telah mengatur mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif. 6 Peradilan atau pengadilan niaga didirikan pada tahun 1998 di Jakarta Pusat. Sus. Tanggal 15 September 2023 — Pemohon: PT SATUSTOP FINANSIAL SOLUSI. Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU). Dibentuk berdasarkan pasal 306 Undang-Undang No. Menkumham mencoret merek yang bersangkutan. Kewenangan Pengadilan - Salah satu hal penting jika ingin mengajukan gugatan ke pengadilan adalah memerhatikan bahwa gugatan yang akan diajukan oleh Penggugat adalah benar ditujukan kepada badan peradilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Pengadilan Niaga. Desain Industri, Undang-Undang Nomor 15 . Berlakunya UU Kepailitan 1998 telah memindahkan kewenangan mutlak absolut dari Pengadilan Umum untuk memeriksa permohonan pailit, dengan menetapkan Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menerima permohonan PKPU. Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif Pengadilan Niaga. 7. 316/Pdt. 5. Satu badan (Perusahaan X) dalam hal ini Asuransi, telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga dan telah ditunjuk Kurator oleh OJK untuk mengurus segala sesuatunya. Pengadilan Negeri memiliki batasan kewenangan. 7Seperti masalah yang berkaitan dengan HAKI yang mengalokasikan proses beracara kepada pengadilan niaga. Berkaitan dengan perubahan kewenangan mengadili keberatan atas putusan KPPU ke Pengadilan Niaga, Lina Rosmiati menjelaskan bahwa KPPU sudah siap dengan perubahan tersebut. 126. Sementara di dalam Undang-Undang. Agung. Hakim Pengawas [1] adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga dalam putusan pailit [2] atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (“PKPU”). Kewenangannya Untuk saat ini yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Niaga sebagaimana ditentukan undang-undang adalah perkara Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diatur dalam Undang-Undang No. 55 Dan apabila debitur adalah badan Hukum maka merujuk pada kedudukan hukum yang. Komisi Banding Cita menjelaskan UU Paten teranyar ini juga memberi kewenangan kepada Komisi Banding yang lebih besar. mengadili perkara Kepailitan,. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”). Selengkapnya. UU No. penyelesain sengketa HKI di pengadilan niaga, pemerintah telah merevisi UU Nomor 4 Tahun 1998 dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan . , Amelia Srikusumadewi, S. Peradilan ini diatur dengan UU No. Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: di tingkat pertama. 8) Tidak tersedia Upaya Banding. Kn [email protected] Mengadili Pengadilan Hubungan Industrial (Nindry Sulistya Widiastiani) | 179 ABSTRAK Penelitian ini menganalisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 521 PK/Pdt/2017, dalam perkara gugatan uang jasa pengabdian dan penghargaan oleh direksi melawan perusahaannya. Selengkapnya. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pengadilan Niaga hanya ada di 5 wilayah,” kata Susanti dalam seminar Indonesian Competition Lawyers Association (ICLA) di Jakarta, Senin (11/9) lalu. Modern Sevel Indonesia digelar di Pengadilan Niaga, Jakarta, 28 Agustus 2017. Sementara yang dimaksud dengan kompetensi absolut, ialah kewenangan jenis peradilan yang berwenang mengadili, sebagai contoh terdapat peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, arbitrase,. Ketiganya meliputi: 1. JKT. Kewenangan Peradilan Niaga pun akan diperluas. Tugas dan Wewenang Pengadilan Niaga Mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Niaga ini pada Undang- Mengenai kewenangan absolut Pengadilan Niaga dalam Pasal 300 Ayat (1) UU. (PKPU Tetapputusan tanggal 6 Januari 2012) yang pada pokoknya :1)5)MENGADILI:Menyatakan Termohon PKPU yaitu PT. TESIS KEWENANGAN PENGADILAN MILITER… LOUIS S. July 6, 2014 yulinuriislamiah Leave a comment. Pengadilan Niaga sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan Pembentukan peradilan niaga Pengadilan Niaga Jakarta Pusat didirikan pada tahun 1998. Hukumonline. Peradilan agama adalah peradilan yang ditujukan bagi mereka yang beragama Islam. Endri Kurniawati. SK-187/BPPN/02000 tidak disebutkan adanya kewenangan tim pengurus untuk melakukan penjualan tagihan. 9 D. Alasan majelis Pengadilan Niaga, dalam surat keputusan Ketua BPPN No. Dalam hukum acara perdata, menurut pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadili. Hal ini karena Perma 14/2016 disetujui dengan menunda satu pasal yaitu tentang taflis /kepailitan. Tidak termasuk daripada kewenangan Pengadilan Niaga Surabaya untuk memutus penyelesaian kasus kepailitan melainkan persoalan wanprestasi dan dilanjutkan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan lahirnya putusan MA NO. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 78 Reviews · Cek Harga: Shopee. dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”. Bulan September Tahun 2018. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Kemudian kunci apakah permohonan pailit dapat diterima atau ditolak adalah pada pembuktian utang yang menjadi dasar. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU. Pengadilan Anak b. Kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon. atas klausul arbitrase, serta kewenangan absolut Pengadilan Niaga (extraordinary power) dalam perkara kepailitan. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai kewenangan Pengadilan Niaga dalam mengadili gugatan perbuatan melawan hukum sebagai perkara derivatif kepailitan, terutama dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, agar. Memang secara sepintas terlisat seperti mudah, namun dalam praktik terkadang cukup sulit, misalnya antara sengketa waris terhadap objek tanah, atau lainnya. 1. 820. Beleid ini salah satunya mengatur pengajuan permohonan keberatan dan pemeriksaan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ke Pengadilan Niaga hingga kasasi di Mahkamah Agung (MA) yang diatur dalam Pasal 19-20 PP No. b. Kewenangan Pengadilan Niaga menjadi pertanyaan bahwa bisakah Pengadilan Niaga dapat mengadili perkara hak cipta ini sesuai dengan Undang-Undang dengan memperhatikan asas dan prinsip yang ada. Menanggapi adanya eksepsi kewenangan absolut ini, Daiku Gustaman selaku kuasa hukum dari Dodo Zakaria mengungkapkan bahwa meskipun dalam UU hak Cipta tidak mengatur mengenai pembatalan perjanjian lisensi harus diajukan kepada pengadilan niaga, namun menurutnya materi umum dari gugatan adalah mengenai. Dalam kasus yang Anda sampaikan, Perusahaan X dalam. 2 Tahun 1984). Nomor 53/PDT/2003/PT. 2 Objek Sengketa di Ranah Pengadilan Niaga.